Kronologi Pemecatan Helmy Yahya, Apa yang Terjadi dengan TVRI?

0
26
Kronologi Pemecatan Helmi Yahya, Apa yang Terjadi dengan TVRI
abdikini.com
Advertisement

Jagat pertelevisian dikejutkan dengan kabar pemecatan direktur TVRI Helmy Yahya akhir tahun 2019 lalu. TVRI melakukan perombakan dan rebranding di bawah kepemimpinan Helmy Yahya, termasuk mengganti logo dan memodernkan konten. TVRI pun berubah, dan digadang-gadangkan dapat bersaing dengan stasiun televisi lainnya. 

Penonton pun memberikan Komentar positif. Namun, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan (SK) memberhentikan dengan hormat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama pada tanggal 16 Januari 2020.

Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Pada Pasal 7 disebutkan Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta independensi dan netralitas siaran. 

Advertisement

“Dewan Pengawas juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi,” kata Arief melalui keterangan tertulis, Jumat (17/1/2020). Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) diberikan kepada Helmy Yahya pada 4 Desember 2019.

Baca Juga: Helmy Yahya Dirut TVRI Dinonaktifkan Oleh Dewan Pengawas

Helmy dianggap melakukan sejumlah pelanggaran. Pertama, pelaksanaan tata tertib administrasi anggaran TVRI, juga terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan re-branding TVRI dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2019. Selain itu, adanya mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. 

Tak hanya itu, Helmy Yahya juga dinilai melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. 

“Terutama berkenaan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani,” terangnya. 

Dikutip dari tirto.id, pasca Helmy Yahya diberhentikan, Dewan Pengawas menunjuk Direktur Teknik LPP TVRI Supriyono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPP TVRI. Yang terjadi selanjutkan tak semulus yang dibayangkan Arief. Helmy menyampaikan surat pembelaan diri kepada Dewan Pengawas pada 18 Desember 2019. 

Dalam surat itu Helmy mengatakan berdasarkan Pasal 24, pihak yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum secara resmi dipecat. Balasan dari dewas tak kalah menarik. Mereka menyatakan “tidak menerima jawaban Helmy Yahya.” Pada saat itu Helmy Yahya tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai pembelian program siaran berbiaya besar, Liga lnggris.

Dibela Karyawan TVRI 

Dibela Karyawan TVRI 
Sumber: tempo.co

Pemecatan Helmy Yahya mendapatkan simpatik dari karyawan TVRI.  Pada hari Kamis (16/1/2020) sekitar pukul 18.00, setelah mendapatkan informasi soal SK pemecatan Helmy, mereka serentak menyegel ruangan dewas dengan lakban.

“Kami meminta mereka untuk keluar, mereka ikut,” kata Agil. 

Agil mengatakan meski mereka menyegel ruang dewas, para karyawan sepakat tidak mogok-aksi yang biasa dilakukan pekerja untuk menentang kebijakan perusahaan. 

“Kasihan nanti TVRI tidak berjalan,” tegas Agil. 

Agil berharap dengan penyegelan ini para karyawan bisa bertemu dewas. Dalam pertemuan itu para karyawan berencana menjelaskan bahwa kinerja direksi sudah sangat baik. 

“Saya sudah bekerja 28 tahun, baru kali ini saya baru dapatkan direksi yang bekerja sebaik ini,” kata dia. 

Ruangan itu akhirnya dibuka segelnya ketika Kabul Budiono, salah satu anggota dewas, memohon kepada karyawan. 

“Kami buka siang tadi,” kata dia.

Helmy Yahya Bongkar Borok TVRI

Helmy Yahya Bongkar Borok TVRI
Sumber: merdeka.com

Dihimpun dari kompas.com, dalam jumpa pers yang digelarnya Jumat (17/1/2020), Helmy bersama dengan direksi TVRI dan kuasa hukumnya Chandra Hamzah, membeberkan sejumlah kondisi TVRI sebelum dirinya dilantik menjadi Dirut. Ini pertama kalinya Helmy bicara di depan publik setelah isu perseteruan dirinya dengan Dewan Pengawas muncul awal Desember tahun lalu.

Helmy menyebut sebelum dirinya menjabat sebagai Dirut, kondisi TVRI sangat memprihatinkan. Lembaga Penyiaran Publik berusia 57 tahun tersebut ternyata memiliki aset serta peralatan penyiaran yang telah usang. Bahkan ia menyebut ada sekitar 200 kamera dan laptop yang hilang.

“TVRI waktu kami masuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak ditonton, share-nya di bawah 1 persen. Kalau share di bawah 1 seperti meraung di ruang hampa,” ujarnya di Restoran Pulau Dua, Senayan Jakarta Pusat Jumat (17/1/2020).

Helmy bersama direksi lainnya kemudian membuat beberapa program prioritas. Sehingga dalam dua tahun masa jabatannya dia memperoleh beberapa capaian.

Bacaa Juga: Bawa Harley Secara Ilegal, Erick Thohir Murka Ancam Copot Direksi Garuda Indonesia

Pencapaian pertama TVRI yakni mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2018. Ini merupakan pertama kalinya predikat WTP diberikan kepada TVRI.

Sebelumnya, sejak 2014 hingga 2016 TVRI diganjar opini BPK disclaimer (tidak memberikan pendapat). Lalu di tahun 2017 laporan keuangan TVRI diberikan wajar dengan pengecualian (WDP). Hingga akhirnya, di tahun 2019 TVRI kembali mendapatkan predikat WTP.

Untuk sumber Daya Manusia (SDM), untuk meningkatkan kinerja pegawai Helmy mengupayakan pemberian tunjangan kinerja (tunkin) kepada pegawai. Menurut Helmy sudah 15 tahun TVRI tidak menerima pegawai baru.

“Kami melakukan pengelolaan pegawai karena ada moratorium 15 tahun TVRI tidak boleh menerima pegawai. Tunjangan juga tidak ada. Akhirnya saya didukung direksi reformasi birokrasi absensi, integritas sehingga pegawainya bangga bekerja di TVRI,” ujar Helmy.

Saat ini pegawai TVRI berjumlah 4.800 orang, yang terdiri dari bukan pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang berstatus pegawai Kementerian Kominfo.

Helmy mengatakan semua pencapaian itu telah disampaikannya ke Dewan Pengawas TVRI pada saat melakukan pembelaan. Namun pembelaan itu ditolak oleh Dewan Pengawas.

“Itu bisa kami sampaikan tapi ternyata saya tidak tahu ada apa sebenarnya. Tapi tiba-tiba tanggal 4 Desember saya diberhentikan sementara. Saya kaget tanggal 5 Desember saya melakukan perlawanan saya katakan tidak sah,” katanya.

Pembelaan Helmy Yahya

Pembelaan Helmy Yahya
Sumber: metropolitan.id

Helmy menyampaikan surat pembelaan setebal 1.200 halaman bersama jajaran kuasa hukum Chandra Marta Hamzah.

“Pembelaan lampirannya ada 1.200 halaman, suratnya 27 halaman. Dan pada tanggal 18 Desember menyampaikan itu didukung semua direksi,” kata Helmy Yahya. 

Helmy Yahya juga menyebutkan, salah satu alasan pencopotan jabatannya dari Dirut TVRI lantaran program dari Liga Inggris yang memakan biaya besar.

“Memberi penjelasan pembelian program berbiaya besar Liga Inggris, itu saja. Semua stasiun di dunia program monster content atau locomotive content yang membuat orang menonton,” tutur Helmy. 

“Kepercayaan orang lima kali lipat lebih besar dari TV lain, Mola TV menayangkan Liga Inggris. Ini rezeki anak soleh, apakah ada masalah administrasi kami ngambil Liga Inggris?” ujarnya. 

Baca Juga: Kronologi Kasus Jiwasraya Versi BPK

Salah satu poin yang menjadi polemik pencopotan Helmy Yahya dari bangku Direktur Utama TVRI adalah pendanaan penayangan Liga Inggris. Terlebih lagi, poin itu disebut-sebut belum dilaporkan Helmy Yahya kepada pihak Dewan Pengawas.

”Tapi kami setiap tahun kan ada pendapatan PNBP yang berarti Penerimaan Negara Bukan Pajak, dari sewa pemancar, iklan, dan pendapatan lain. Yang kami hitung bisa ini, bisa masuk. Tidak dilaporkan? Dilaporkan, Pak.” Tambah Helmy.

Kisruh antara Helmy Yahya dan Dewan Pengawas TVRI sudah terjadi pada Desember 2019. Bahkan, berujung dengan dinonaktifkan jabatannya sebagai direektur utama TVRI.

Advertisement
Firda Salim adalah lulusan Ilmu Jurnalistik, dengan pengalaman menjadi jurnalis di media lokal dan saat ini aktif menulis di berbagai website di Indonesia.
internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Error]]> 500