Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik Januari 2020, Apa Imbasnya?

Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik Januari 2020

Iuran BPJS Kesehatan yang resmi naik kini menjadi perbincangan hangat dimana-mana. Sontak hal ini menuai protes dari masyarakat, hingga serikat pekerja. Kebanyakan dari mereka mengaku keberatan untuk membayarkan kenaikan iuran yang lebih besar dari sebelumnya.

Badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik sebesar 100% pada 1 Januari 2020. Kenaikan ini berlaku untuk peserta bukan pekerja dan Peserta Bukan penerima Upah (PBPU).

Penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100% terdapat dalam pasal 34 Perpres Nomor 75 2019. Tarif kenaikan yang tertera dalam pasal tersbut adalah sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Kenaikan BPJS sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Keputusan ini begitu ramai diberitakan, ajakan untuk turun kelas pun semakin viral di media sosial. Padahal turun kelas pun tidak bisa sembarangan, karena ada prosedur yang harus ditaati.

Kenaikan ini disinyalir akibat terus meruginya BPJS Kesehatan, karena diperlukan cara yang tetap agar lembaga ini tetap dapat berjalan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan keringanan untuk mendapat fasilitas kesehatan.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf, kenaikan iuran ini diyakini akan memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan. Dan diperkirakan tahun ini BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp 32.8 triliun.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, kenaikan iuran ini sebenranya merupakan cara pemerintah utuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Dengan kenaikan ini, masyarakat yang sehat dan memiliki kemampuan lebih dapat membantu masyarakat yang lebih memebutuhkan.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Menimbulkan Masalah Baru

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Potensi menimbulkan masalah baru
Sumber: elshinta.com

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berpotensi menimbulkan masalah baru. Seperti yang diutarakan Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar, kenaikan ini bisa semakin menekan masyarakat yang tidak mampu.

Ia juga mengatakan bahawa BPJS Watch telah menerima pengaduan masyarakat dari berbagai daerah yang merasa khawatir dengan naiknya iuran ini. Kekhawatiran ini dirasakan oleh masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Baca Juga: Bersiaplah, STNK Berbentuk Kartu Segera Diluncurkan

Peserta BPJS Kesehatan diprediksikan akan turun akibat dari kenaikan iuran ini. Peserta BPJS Kesehatan juga diduga akan turun ke kelas III yang sudah penuh diisi oleh peserta BPJS Kesehatan yang berstatus menarima iuran, padahal sudah banyak terjadi kasus dimana rumas sakit menolak pasien karena daya tampung yang tidak memadai.

Pasca Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, Pelayanan Belum Tentu Meningkat

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum tentu meningkatkan pelayanan
Sumber: republika.co.id

Prediksi tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi lebih baik pasca kenaikan BPJS Kesehatan disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut ketua umun IDI Adib Khumaidi, kenaikan BPJS Kesehatan adalah keputusan untuk menutupi defisit.

Kenaikin iuran BPJS juga dinilai akan membebani peserta mandiri dengan kategori kurang mampu. Adib juga menyatakan jika maslah defisit ini harus segera diatasi karena akan banyak tenaga medis yang belum menerima bayaran akibat tunggakan yang belum dibayar.

Baca Juga: Mengenang 19 Tahun Riyanto, Banser NU yang Wafat Saat Mengamankan Malam Natal

Lain hal dengan statement yang diberikan oleh BPJS Kesehatan selaku pengelola program jeminan kesehatan. Direktur utama BPKS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya akan melakukan pembenahan kualitas layanan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Menurutnya, BPJS Kesehatan akan berupaya menguatkan peran FKTP sebagai gate keeper melalui penerapan rujukan horizontal secara bertahap.

Fachri Idris menambahkan, salah satu target dan indikator penilaian kinerja FKTP yang berbeda dari ketentuan sebelumnya diharapkan peserta mendapatkan pelayanan yang lebih di FKTP dan angka rujukan ke rumah sakit dapat dikendalikan dan diharapkan dapat memangkas antrian peserta dirumah sakit.

Denda menunggak iuran BPJS Kesehatan

Denda menunggak BPJS Kesehatan
Sumber: tribunews.com

Kesehatan membuat ketentuan bahwa terdapat denda bagi peserta yang telat membayar iuran. Namun, dalam ketentuan terbaru ini, BPJS Kesehatan akan menghapus denda bagi peserta iuran yang telat melunasi tunggakan BPJS Kesehatan.

Jadi, jika peserta BPJS Kesehatan telat membayar tunggakan, maka peserta membayar iuran dari tunggakannya saja. Tidak akan dikenakan denda oleh BPJS Kesehatan.

Berbeda dalam ketentuan yang diatur BPJS Kesehatan saat ini yaitu, denda dapat berlaku bagi yang mengikuti atau peserta BPJS Kesehatan yang memperoleh rawat inap selama 45 hari sejak status peserta BPJSnya aktif kembali, yakni denda 2,5% dari biaya rawat inap pelayanan kesehatan di kali dengan lamanya tunggakan per bulannya:

  • Bulan tertunggak iuran maksimal yaitu 12 bulan.
  • Besaran denda yang dikenakan paling tinggi 30 Juta.
Firda Salim
Firda Salim
Firda Salim adalah lulusan Ilmu Jurnalistik, dengan pengalaman menjadi jurnalis di media lokal dan saat ini aktif menulis di berbagai website di Indonesia.

One Reply to “Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik Januari 2020, Apa Imbasnya?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *