Presiden Jokowi Resmi Tidak Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Resmi Tidak Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi memastikan tidak akan menerbitkan Perppu KPK. Hal tersebut menuai banyak kritikan dari banyak kalangan yang merasa kecewa termasuk para pegiat antikorupsi. Pasalnya keputusan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Dilangsir dari kompas.com, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa, Jokowi telah memperjelas posisinya saat ini di mata publik, Jokowi telah memilih berada bersama partai-partai politik untuk merusak KPK. Dengan keputusan yang dibuat Jokowi, dinilai dapat menjadi indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Bivitri, indikasi itu sebetulnya sudah terlihat ketika Jokowi membiarkan revisi UU KPK bergulir di DPR meskipun proses revisi itu menuai banyak kritikan dari publik. Jokowi juga dinilai ikut melemahkan KPK dengan keputusannya.

Baca Juga: Habib Rizieq Minta Penoda Agama Dihukum Mati

Bivitri juga menambahkan, jika Jokowi kian menunjukan ketidak peduliannya dengan tidak menerbitkan Perppu KPK. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi akan semakin lemah. Kinerja KPK dinilai Bivitri akan lebh menonjol pada bidang pencegahan dalam beberapa teori hukum, namun hal tersebut tidak akan ada efek jera jika tidak ada penindakan.

Agus Sarwono, Peneliti Transparency International Indonesia memprediksi, indeks persepsi korupsi dapat anjlok akibat dari melemahnya KPK. Ia pun tidak yakin jika UU KPK yang telah di revisi akan mendongkrak kinerja KPK, karena pemberantasan korupsi sudah melemah karena revisi tersebut. Kondisi ini disebut sebagai kemunduran KPK olehnya.

Desakan agar Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu KPK

penolakan akibat Joko Widodo Pastikan Tidak Menerbitkan UU KPK
Sumber: konfrontasi.com

Seperti yang telah diketahui bersama penolakan besar-besaran atas revisi UU KPK terjadi dimana-mana. Penolakan dari berbagai aliansi mahasiswa telah disampaikan di depan gedung DPR RI.

Ketua BEM UI Manik Marganamahendra mengatakan, bahwa Ia sangat menyayangkan permasalahan yang terjadi belakangan ini, mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam. Karena dari revisi Undang-Undang KPK tidak pro dengan pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan.

Baca Juga: Intip Profil 7 Milenial yang Jadi Staf Khusus Jokowi

Di Palopo, mahasiswa menuntut pembatalan revisi Undang-Undang KPK. Menurut salah satu demonstran Ari Putra Daliman, Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan Perppu terkait revisi UU KPK.

Serta mendesak agar Presiden menolak segala rancangan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Para mahasiswa pun mengkritik program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), karena menurut mereka BPJS Kesehatan bukan menjadi solusi bagi rakyat Indonesia.

Peppu KPK Dipastikan tidak Diterbitkan

Presiden Joko Widodo Pastikan Tidak Akan Menerbitkan UU KPK

Sumber: jawapos.com Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah direvisi. Presiden Jokowi memiliki alasan yakni guna menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi juga menambahkan, jangan ada uji materi yang ditimpa dengan keputusan yang lain dan kita semua harus tahu sopan santun dalam ketatanegraan.

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK. Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga tersebut.

Baca Juga: Bawa Harley Secara Ilegal, Erick Thohir Murka Ancam Copot Direksi Garuda Indonesia

Jika KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN, tentu dapat mengganggu independensi. Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks. Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan, akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK.

Hal itu disampaikan Jokowi usai aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK. Namun, belakangan rencana penerbitan Perppu itu mendapat penolakan dari parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Firda Salim
Firda Salim
Firda Salim adalah lulusan Ilmu Jurnalistik, dengan pengalaman menjadi jurnalis di media lokal dan saat ini aktif menulis di berbagai website di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *